Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Memahami PBB:

• Definisi: PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, baik yang terletak di desa maupun kota. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, PBB menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah, mencapai hingga 70% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Objek Pajak: Segala jenis tanah dan/atau bangunan, termasuk tanah yang masih kosong, tanah terlantar, dan bangunan yang belum selesai.
• Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak.

Manfaat PBB:

• Membangun Infrastruktur: Jalan raya yang mulus, jembatan kokoh, irigasi yang lancar, dan sistem drainase yang memadai menjadi urat nadi perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, di Kota Yogyakarta, PBB digunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan trotoar yang ramah pejalan kaki, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
• Meningkatkan Akses Pendidikan: Sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan beasiswa pendidikan membantu mencetak generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Di Kabupaten Sleman, PBB dialokasikan untuk membangun sekolah-sekolah baru dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pelosok.
• Memperkuat Layanan Kesehatan: Puskesmas modern, rumah sakit yang lengkap, dan program kesehatan masyarakat menunjang kesehatan dan kesejahteraan warga. Di Kota Semarang, PBB digunakan untuk membangun puskesmas baru dan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
• Menjaga Kebersihan dan Keindahan Kota: Pengolahan sampah yang terpadu, penataan taman kota yang indah, dan ruang terbuka hijau yang asri menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Di Kota Surabaya, PBB dialokasikan untuk meningkatkan pengolahan sampah dan membangun taman kota yang tertata rapi, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
• Mendukung Kelestarian Lingkungan: Rehabilitasi hutan, pengolahan limbah yang ramah lingkungan, dan program pelestarian alam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian bumi. Di Kabupaten Bantul, PBB digunakan untuk menanam pohon-pohon di sepanjang jalan dan melakukan reboisasi hutan yang gundul, sehingga menjaga kelestarian alam dan mencegah bencana alam.

Contoh Nyata Manfaat PBB:

• Di Desa Wisata Penglipuran, Bali, PBB digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur desa, seperti jalan setapak, saluran air, dan pura. Hal ini menarik wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
• Di Kota Tangerang Selatan, PBB dialokasikan untuk membangun taman kota yang indah dan dilengkapi dengan fasilitas olahraga, seperti jogging track dan lapangan basket. Taman ini menjadi ruang publik yang digemari masyarakat untuk berolahraga dan bersantai, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menghitung PBB:

• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP): Penetapan nilai pasar objek pajak oleh pemerintah daerah berdasarkan beberapa faktor, seperti lokasi, luas, dan kondisi objek pajak. NJOP merupakan dasar perhitungan PBB.
• Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): NJOP dikurangi dengan faktor penyusutan dan kondisi objek pajak. NJKP digunakan untuk menghitung besaran PBB yang harus dibayarkan.
• Tarif PBB: 0,5% dari NJKP untuk tanah dan/atau bangunan. Tarif ini dapat berbeda di setiap daerah, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Contoh Perhitungan PBB:

• NJOP: Rp 500.000.000
• Faktor Penyusutan: 30%
• Kondisi Objek Pajak: Baik
• NJKP: Rp 500.000.000 – (30% x Rp 500.000.000) = Rp 350.000.000
• Tarif PBB: 0,5%
• PBB yang harus dibayarkan: Rp 350.000.000 x 0,5% = Rp 1.750.000